KEJADIAN BENCANA DI NTB TAHUN 2018 PER 18 MARET

  • Posted on: 19 March 2018
  • By: Admin

KEJADIAN BENCANA DI NTB TAHUN 2018

PER 18 MARET

 

 

Selama  bulan Januari 2018 kondisi curah hujan berkisar antara 129 – 790 mm per bulan. Curah hujan teringgi terjadi di Pos Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 790 mm sedangkan curah hujan terendah tercatat di Kec. Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Sifat hujan yang terjadi pada bulan Januari 2018 secara umum di wilayah NTB berada pada kisaran Atas Normal (AN). Sadangkan pada bulan Februari terjadi penurunan curah hujan dibandingkan pada bulan Januari. Selama bulan Februari kondisi curah hujan berkisar antara 200 – 600 mm per bulan. Curah hujan tertinggi terjadi di Kec. Plampang Kabupaten Sumbawa yang mencapai 639 mm sedangkan curah hujan terendah tercatat di Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara sampai pertengahan Maret saat ini masih terus terjadi hujan walaupun curah hujan yang terjadi mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari 2018.

 

Pada periode Januari – maret 2018, terdapat 61 kejadian bencana yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 26 orang luka-luka 38.323 jiwa terdampak, 11 rumah rusak berat, 23 rumah rusak sedang, dan 2.122 rumah rusak ringan. Selain itu kejadian bencana juga merusak infrastruktur. Tercatat sebanyak 8 jembatan rusak ringan hingga berat, 2.290 m talud rusak ringan hingga sedang, 10 bendungan rusak ringan hingga berat, 623 m jaringan irigasi. Di sektor fasilitas umum juga tidak luput dari dampak bencana, sedikitnya 4 perkantoran rusak ringan, 3 tampat ibadah rusak ringan, 2 puskesmas rusak ringan, dan 15 sekolah rusak ringan. Kemudian bencana banjir pada bulan januari ini merendam sekitar 367 Ha lahan pertanian.

 

Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 36 kejadian, angin puting beliung 14 kejadian, tanah longsor 7 kejadian, gempa bumi 2 kejadian dan konflik sosial 2 kejadian. Bencana ini tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-NTB.

 

Penanganan Bencana pada sampai pertengahan Maret 2018 ini lebih dominan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sementara BPBD Provinsi NTB tetap memback-up berupa peralatan dan kebutuhan logistik yang diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

 

  • Melakukan  Rapat  Koordinasi tingkat  Kabupaten/Kota  dengan  mengundang    BPBD Provinsi NTB, BMKG, OPD terkait, TNI dan Polri;
  • Menetapkan Kepustusan Bupati/Wali Kota terkait dengan Masa Tanggap Darurat;
  • BPBD Kabupaten/Kota telah melakukan pendirian Posko Siaga Darurat Bencana di tingkat  Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, mempercepat pelayanan terhadap masyarakat maupun sebagai media pusat informasi dan data bencana;
  • Melakukan inventarisasi wilayah yang terkena dampak bencana yaitu dengan cara melakukan pemetaan, pemantauan secara langsung di wilayah terdampak;
  • Melakukan mobilisasi peralatan dan menyalurkan logistik tehadap wilayah terdampak;
  • Bersama dengan Badan SAR telah melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban terdampak maupun korban yang hilang terbawa akibat banjir dan akibat kejadian bencana lainnya.

 

Dalam hal penanganan bencana khususnya di Wilayah NTB masih dirasa kurang maksimal. Ada beberapa kekurangan dalam penanganan bencana di Provinsi NTB antara lain:

  • Pos Komando Tanggap Darurat belum berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan;
  • Lemahnya sumberdaya yang dimiliki oleh kabupaten/kota baik menyangkut peralatan kebencanaan, Anggaran dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam kebencanaan;
  • Lemahnya koordinasi lintas sektoral;
  • Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan masih rendah;
  • Kerusakan lingkungan dari hulu sampai ke hilir akibat adanya peralihan fungsi lahan dan kurang seriusnya aparat penegak hokum melakukan tindakan hukum terhadap perambah hutan;
  • Kurangnya sinkronisasi perihal tata ruang antara satu instansi dengan instansi lainnya;
  • Masih dirasakan kurangnya mitigasi terkait sosialisasi kebencanaan.

 

Mataram, 18 Maret 2018

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

 

Ir. H. Mohammad Rum, MT

Artikel ini masuk dalam kategori :