Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Kembali Diperpanjang

  • Posted on: 9 April 2019
  • By: Admin

Masa transisi darurat ke pemulihan pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Barat kembali diperpanjang. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Jakarta pada tanggal 8 April 2019 lalu yang dipimpin oleh Deputi I Kemenko PMK dan dihadiri oleh K/L terkait serta Danrem 162/WB. Dari rapat dihasilkan keputusan berupa perpanjangan masa transisi darurat ke pemulihan yang tidak melampaui tanggal 25 Agustus 2019. Untuk itu, dalam dua hari ke depan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Korem diminta untuk segera menyiapkan dan mengusulkan SDM guna penyelesaian kegiatan Rehab Rekon. Selain itu Pemerintah Daerah diminta untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data rumah rusak serta melakukan revisi SK sebelum bulan Ramadhan. Kemudian Pemerintah Provinsi/Kemenko PMK akan melaksanakan rapat koordinasi terkait fasilitas umum/fasilitas sosial yang belum sempat ditangani oleh Kementerian PUPR. Lalu Kemensos diminta agar segera melakukan revisi peraturan menteri tentang tata cara penyaluran jaminan hidup.

Dalam rapat juga dilakukan pembahasan terkait upaya percepatan kegiatan rehab rekon untuk hunian tetap. Dari rapat diputuskan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan diskresi berupa penetapan zonasi (per desa) untuk jenis RTG yang akan dibangun. Kemudian Pemerintah Provinsi/korem dimandatkan untuk menghitung dan mengusulkan kebutuhan riil fasilitator dan tukang bangunan, serta mengundang kembali para pengusaha/aplikator yang sebelumnya pernah menyanggupi pembangunan hunian tetap tahan gempa di Nusa Tenggara Barat. Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk memberdayakan dan memperkuat kerja TPM dalam upaya percepatan pembentukan pokmas terutama dalam hal kades yang berhalangan atau karena sesuatu hal maka pembentukan pokmas dapat ditangani oleh camat setempat, serta menghalau segala tindakan dan ulah oknum provokator di lapangan yang menghambat proses pembangunan. Untuk upaya lainnya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu dalam penyediaan biaya pengangkutan panel RISHA sejumlah 1800 unit yang sudah tersedia agar segera tersalurkan ke masyarakat. Lalu Pokmas, PPK dan BRI diminta untuk menyelesaikan pendebetan rekening masyarakat kepada rekening pokmas dalam jangka waktu satu bulan ke depan, yakni paling lambat tanggal 7 Mei 2019.

Artikel ini masuk dalam kategori :