Rapat Koordinasi Hasil Validasi Data Korban Bencana Gempa Bumi di NTB

  • Posted on: 4 July 2019
  • By: Admin

Telah dilaksanakan rapat koordinasi hasil validasi data korban bencana gempa bumi di nusa tenggara barat pada selasa pukul 9.30 pagi di ruang rapat utama kantor gubernur nusa tenggara barat. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bapak Ir. Dody Ruswandi MSCE, Inspektur Utama BNPB Ibu Tetty saragih AK, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Bapak Ir. H. Iswandi M.Si, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, serta Perwakilan BPKP, Inspektorat, BRI serta jajaran LO BNPB untuk Nusa Tenggara Barat. Rapat ini dilaksanakan guna membahas validasi data perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak gempa di NTB, terutama terkait masalah data anomali dan kerangkapan Nomor KK pada daftar penerima dana Bantuan Stimulan perbaikan rumah rusak pasca gempa. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi NTB mengungkapkan bahwa daerah terdampak gempa di NTB sudah berangsur pulih. Beliau mengambil contoh di wilayah Lombok Utara, dimana pendapatan pajak daerah di wilayah tersebut masih menjadi pendapatan pajak tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTB. Padahal Lombok Utara merupakan daerah dengan kerusakan terparah ketika gempa bumi melanda 5 Agustus 2018 lalu. Ini kemudian menjadi salah satu indikator bahwa pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat berjalan dengan baik. Adapun dengan rapat ini lanjutnya, diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan terkait percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian paparan dari Sestama BNPB. Beliau mengharapkan agar Nusa Tenggara Barat dapat menjadi contoh pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan rehab rekon di NTB yang menggunakan dana DSP dari BNPB, dimana di daerah lain seperti aceh dan sebagainya tidak menggunakan DSP sehingga kegiatan rehab rekon wilayah tersebut mengalami keterlambatan yang cukup lama. Beliau juga menanggapi usulan daerah untuk menambahkan kembali dana kegiatan rehab rekon sejumlah 1,7 Triliun rupiah. Usulan tersebut masih belum dapat diteruskan ke kementerian keuangan karena terdapatnya anomali data korban di lapangan. untuk itu beliau meminta agar Pemda melakukan verifikasi dan validasi data agar data yang dijadikan acuan penambahan dana menjadi akurat dan dapat menjadi dasar untuk pengajuan ke kementerian keuangan. Senada dengan Sekretaris Utama BNPB, Inspektur Utama BNPB dalam paparannya juga menjelaskan bahwa NIK dan KK merupakan hal yang perlu diperhatikan. Tidak ada masalah dalam lingkup keuangan menurutnya, yang ada hanya masalah di data korban bencana. Sebagai contoh sambung beliau, ada banyak data yang tidak dilengkapi dengan NIK, padahal dalam laporan keuangan hal tersebut bisa menimbulkan disclaimer atau penolakan terhadap laporan penggunaan dana. Hal ini perlu segera divalidasi, terlebih tenaga fasilitator di lapangan yang mencapai 4.438 personil kiranya mampu membantu dalam hal ini.

Menyambung hal tersebut guna percepatan kegiatan rehab rekon, Danrem 162/WB menyarankan kepada forum untuk menuntaskan data anomali, pembentukan pokmas serta evaluasi bangunan mandiri. Kemudian pendampingan administrasi dan penyelesaian verifikasi dan validasi data oleh fasilitator di lapangan.

Rapat kemudian berlangsung dengan berbagai perkembangan yang dilaporkan oleh masing-masing kepala pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdampak. Dari paparan perkembangan di lapangan, dapat ditarik beberapa hal yang secara umum menjadi masalah, yakni pola pemanfaatan dana hasil verifikasi data anomali, kemudian penambahan fasilitator yang khusus berlatar belakang teknik sipil, penyesuaian gaji fasilitator rusak berat, serta kondisi masyarakat yang menempati tanah pemerintah maupun warga yang masih menumpang KK kepada orang tua.

Menanggapi hal tersebut, Sestama BNPB menjelaskan bahwa segala hal yang disampaikan adalah hal yang umum terjadi dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sehingga wajar bila terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaannya. Beliau juga menekankan pentingnya penyelesaian data anomali guna akuntabilitas penggunaan dana, kemudian pemanfaatan fasilitator yang masih ada di lapangan tanpa perlu menambah jumlahnya, serta akan dilakukan komunikasi kepada pihak terkait di tingkat kementerian terkait masyarakat yang menempati tanah pemerintah maupun yang belum mendapat KK. Senada dengan Sestama BNPB, Irtama BNPB lebih menekankan pada akuntabilitas data yang dilaporkan. Menurut beliau, tidak masalah bila dana yang digunakan kurang karena bisa saja diajukan penambahan. Hal ini sangat mungkin dilakukan namun harus mengacu pada akuntabilitas data yang menjadi alasan penambahan dana tersebut.

Artikel ini masuk dalam kategori :