Rapat Koordinasi Percepatan Rehab Rekon Pasca Gempa Bumi NTB

  • Posted on: 22 June 2019
  • By: Admin

Rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi kembali digelar. Rapat yang digelar di Posko Darurat Penanggulangan Bencana Gempa Bumi atau ex rumah dinas Sekda Provinsi NTB ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku Kepala BPBD Provinsi NTB, Danrem 162/WB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Kepala Dinas PERKIM Provinsi NTB, Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota terdampak, Liaison Officer BNPB untuk NTB, personil BPKP Perwakilan NTB, Kepala BRI KCU Mataram, Danramil dari kab/kota terdampak, serta perwakilan fasilitator TNI dan Sipil. Rapat dilaksanakan dengan tujuan guna menyambung kembali koordinasi sehingga seluruh pihak yang ambil bagian dalam kegiatan rehab-rekon kembali mendapat semangat berkegiatan.

Rapat dibuka oleh Danrem 162/WB dengan memberikan beberapa pemaparan terkait progress kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam paparan beliau dijelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir kegiatan menunjukkan kemajuan yang stagnan. Namun lanjut beliau, hal ini terjadi karena periode bulan ramadhan dan adanya cuti bersama idul fitri. untuk itu, perlu adanya momen penyamaan visi dan misi agar kegiatan rehab rekon dapat terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan berdasarkan SK perpanjangan masa transisi darurat ke pemulihan yakni selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2019. Beliau juga memaparkan bahwa meskipun tergolong baik, masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Diantaranya adalah masih adanya oknum yang menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi terutama dari pihak-pihak yang juga bagian dari kegiatan, kemudian pengendapan dana di rekening masyarakat senilai 1,3 Triliun rupiah akibat dari anomali data, serta beberapa masalah teknis lainnya. 

Dalam rapat, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB juga turut memberikan tanggapan. Setelah menelaah dan mempelajari masalah di lapangan, Kalak BPBD NTB berpesan agar fasilitator perlu memperhatikan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari BNPB ke Kab/Kota. Selain itu beliau juga mengusulkan adanya evaluasi kinerja fasilitator di lapangan mengingat ada beberapa fasilitator yang tidak bekerja optimal. Kemudian memaksimalkan kinerja TPK dalam percepatan kegiatan rehab rekon, lalu agar beberapa temuan di lapangan untuk segera dikoordinasikan dengan pihak TNI/Polri. Lain halnya dengan Kalak BPBD NTB, Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB lebih menekankan kepada hal teknis dan administrasi di lapangan. Beliau berpesan agar kegiatan tetap mengacu pada surat-surat yang telah diterbitkan secara resmi. Selanjutnya diharapkan agar hal-hal yang bersifat administratif dikawal oleh personil TNI/Polri, sedangkan hal-hal bersifat teknis dikawal oleh Perkim/PUPR. Beliau juga menekankan bahwa rekomendasi dari PUPR dan Perkim masih berlaku sebagai klarifikasi dari informasi rancu yang beredar di masyarakat bahwa rekomendasi tersebut sudah tidak berlaku lagi. Lalu guna penyamaan persepsi terkait beberapa poin penting ini, Kalak BPBD dan Kadis Perkim akan melakukan kunjungan kepada masing-masing wilayah dan bertemu dengan fasilitator di wilayah tersebut untuk memastikan bahwa poin-poin di atas tertanam dengan baik untuk mencegah kekeliruan pemberian informasi kepada masyarakat.

Rapat berlangsung tertib dan dalam suasana kekeluargaan. sesekali peserta rapat melayangkan candaan guna menghilangkan ketegangan. Rapat lalu dilanjutkan dengan penyampaian beberapa hal dari Sekda Provinsi NTB, Kepala BPBD Kab/Kota, LO BNPB, BPKP, serta perwakilan fasilitator. Secara umum hal yang disampaikan terkait zonasi, validasi data dan pelaporan, serta kondisi fasilitator. Menanggapi hal tersebut, Danrem 162/WB menjelaskan bahwa akan ada rapat tertutup dengan Gubernur NTB dan beberapa pihak terkait dengan upaya mendorong agar zonasi dapat diberlakukan melalui keputusan gubernur. Selanjutnya guna tindaklanjut permasalahan aplikator dan fasilitator, akan dilaksanakan pertemuan dengan seluruh fasilitator Sipil dan TNI/Polri serta Aplikator di kab/kota masing-masing guna pemberian arahan dan penguatan komitmen percepatan rehab rekon pasca bencana gempa bumi di Provinsi NTB. 

Artikel ini masuk dalam kategori :