Rapat Koordinasi Siaga Bencana Kekeringan NTB

  • Posted on: 3 June 2021
  • By: Admin

Rapat Koordinasi Siaga Bencana Kekeringan NTB

Rapat Koordinasi Siaga Bencana Kekeringan dipimpin dan di buka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB serta dihadiri perwakilan dari POLDA NTB, KOREM 162/WB, BPBD Provinsi NTB, Dinas Pertanian Provnsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas ESDM Provinsi NTB, Dinas LHK Provinsi NTB, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Ketua PMI Provinsi NTB Perwakilan BI Provinsi NTB, Direktur Bank NTB, Direktur Bank BNI, Direktur Bank BRI, ACT, Konsepsi NTB, UNDP, BPBD Kabupaten/Kota, Badan Klimatologi Kelas I Lombok Barat, BWS NT I, Direktur PDAM Giri Menang.

Bencana kekeringan di Provinsi NTB hampir terjadi setiap tahun. Menurut Badan Klimatologi Kelas I Lombok Barat, kekeringan tahun 2021 diperkirakan lebih berdampak jika dibandingkan dengan 2020. Hal itu dikarenakan hasil analisis monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) pada tahun 2021 lebih panjang dalam kurun waktu  dan mencakup wilayah yang lebih luas. Lebih lanjut lagi disampaikan bahwa musim kemarau pada tahun 2021 telah terjadi hampir diseluruh wilayah Provinsi NTB terhitung pada Dasarian III Mei 2021 serta akan terjadi puncak musim kekeringan pada Bulan Agustus atau September.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB menyatakan bahwa penanganan kekeringan tidak hanya masalah pendistribusian air bersih ke masyarakat yang terdampak, namun lebih ditekankan bagaimana cara agar menyelesaikan masalah kekeringan ini secara Komprehensif terutama dalam menjaga sumber-sumber mata air dan perlindungan daerah resapan. Banyak hal yang akan dipengaruhi oleh kekeringan, menurut Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB kurangnya ketersediaan air bersih akan berpengaruh pada masalah kesehatan, pertanian, dan ketersediaan pangan, oleh karena itu beliau menghimbau bahwa penanganan kekeringan harus menjadi perhatian dan ditangani dengan baik oleh beberapa sektor lain diluar teknis penanganan persediaan air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menambahkan bahwa banyak hal yang harus dilakukan guna menyelesaikan atau meminimalisir dampak kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun seperti melakukan sosialisasi terkait bencana kekeringan, melakukan konservasi sumber daya air, melakukan perlindungan terhadap mata air dan daerah resapan, penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan bencana kekeringan serta segera melakukan koordinasi untuk mitigasi struktural.

Pimpinan rapat, Kalak BPBD NTB dan OPD tersebut dalam rapat menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan ketersediaan air, diluar dari upaya lain yang akan dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk mengatasi potensi bencana kekeringan yang akan datang di bulan berikutnya.

#siapuntukselamat #salamtangguh

Pusdalops-PB

Artikel ini masuk dalam kategori :