ZAKAT DAN KEBERPIHAKAN ISLAM TERHADAP KORBAN BENCANA

  • Posted on: 31 May 2019
  • By: Admin
Zakat, karenanya, adalah server dalam Islam untuk menampakkan wajah keberpihakkan terhadap manusia. Menunjukkan komitmen kemanusiaan kita yang barangkali telah terpapar oleh kealpaan kita terhadap yang lain.

Oleh: H. Ahsanul Khalik, M.H.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB

Salah satu parameter keberterimaan diri sebagai Muslim adalah keniscayaan bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Zakat di luar sebagai instrumen kesalehan terhadap Tuhan, tapi lebih dari itu zakat adalah piranti yang mempertemukan invidu-invidu Muslim ke dalam bangunan kolektivitas, soliditas sosial, dan perwujudan dari kesalehan sosial: wujud dari kesadaran akan keberadaan “yang Lain” dalam kehidupan. Tentang “yang Lain”, Emmanuel Levinas (1906-1995), seorang filsuf Perancis kontemporer, pernah mengatakan, “Tatkala ‘Lain’ menatapku, aku bertanggung jawab baginya, bahkan tanpa menerima tangung jawab darinya; tanggung jawabnya merupakan tanggung jawabku. Ini tanggung jawab yang melangkah melampaui apa yang kulakukan.” Karenanya, zakat adalah ekspresi kepekaan sosial umat Islam dengan memprioritaskan kepentingan “yang Lain” tanpa perlu mengharap imbal balik dari “yang Lain” itu, karena “yang Lain” juga akan menganggapnya sebagai “yang Lain” baginya dengan prinsip yang sama di atas. 

Zakat, karenanya, adalah server dalam Islam untuk menampakkan wajah keberpihakkan terhadap manusia. Menunjukkan komitmen kemanusiaan kita yang barangkali telah terpapar oleh kealpaan kita terhadap yang lain. Ramadhan adalah momentum memestakan kembali ingatan kita atas adanya yang “yang Lain” yang dalam tubuh Islam dianalogikan dengan “satu badan” (kal-jasadil wahid). Di dalam al-Qur’an diperkirakan terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat di mana perintah zakat sering muncul berdampingan dengan sesudah perintah sholat yang merupakan kristalisasi dari kolektivitas dan solidaritas social. Hal ini memperlihat betapa urgensinya zakat dalam Islam. Salah satu dari makna zakat adalah “berkembang atau tumbuh”. Walaupun dampaknya terhadap kegiatan perekonomian masih relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh karena pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan akan lebih merata (necessary condition but not sufficient), tetapi belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat seperti sadaqah, wakaf dan sebagainya, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi lebih optimal. 

Menurut Mustafa Edwin Nasution (2005), zakat muncul menjadi alternatif pengentasan kemiskinan yang efektif, yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada,yaitu: pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syari’at (QS. At-Taubah: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja (ashnaf), yaitu:  orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu’allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa selain delapan golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan tersebut. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor. Tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik untuk mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (selftargeted). Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap dan tidak pernah berubah-ubah karena diatur oleh syari’at. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 %. Ketentuan tarif ini tidak boleh diganti ataupun dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha. Ketiga, Zakat memiliki tarif yang berbeda untuk tiap jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi. Misalnya, Zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan  tarifnya 10%. Sehingga zakat bersifat market-friendly karena tidak akan mengganggu iklim usaha. Keempat, Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program kemiskinan. Kelima, zakat adalah merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh seorang muslim dalam kondisi apapun, karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

ilustrasi

Dengan melihat urgensi zakat yang demikian besar, persoalannya sekarang adalah apakah zakat boleh dialokasikan untuk korban terpapar bencana seperti gempa, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya? Sementara pada sisi lain, secara normatif di dalam al-Qur’an misalnya disebutkan bahwa alokasi penerima zakat diperuntukkan untuk delapan kelompok atau ashnaf. Ruang distribusi penerima  zakat korban terpapar bencana agak kesulitan. Oleh karenanya, interpretasi yang melampaui makna teks menjadi keniscayaan, khususnya penerima zakat, untuk mendudukkan agama sebagai instrumen untuk manusia dan kemanusiaan agar zakat hadir untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Di Indonesia, upaya reformasi mustahiq ini pernah dikemukakan Masdar F. Mas’udi dalam karyanya, “Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam” (1991). Namun dalam pelaksanaannya, masih belum berani, pemerintah dan pengelola zakat masih terpaku pada pemahaman yang konservatif. Kurangnya keberanian dan kekhawatiran akan melanggar ketentuan syari’at, menjadi salah satu faktor penyebabnya. Atas dasar itu, ‘fiqh yang melampaui’ menjadi relevan agar terma mustahiq, sebagai contoh misalnya, tidak terjebak dalam ruang hampa sosial, pun lembaga-lembaga zakat mendistribusikan dananya untuk kepentingan yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi saat ini. 

Ayat al-Qur’an yang sering menjadi rujukan penerima zakat adalah, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” [QS. at-Taubah (9): 60]. Majlis Tarjih Muhammadiyah (2009) mengakui bahwa ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan: (1) korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan; (2) orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk meminta-minta, sebagaimana sabda Nabi Saw: “Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said, keduanya menceritakan dari Hammad bin Zaid. Yahya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan pada kami dari Harun bin Riyab, Kinanah bin Nu’aim al-’Adawiy dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah Saw., lalu aku bertanya kepada Nabi Saw. tentangnya. Beliau menjawab: “Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu”. Kemudian Rasulullah saw bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram.” [HR. Muslim].

Atas dasar itulah, Majlis Tarjih Muhammadiyah melihat bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (gharimin), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama yang ditujukkan untuk membantu kaum masyarakat, baik yang bersifat santunan ataupun karitas. Dalam konteks situasi tersebut adalah ketika terjadinya bencana harus disesuaikan alokasi dana zakat (infaq dan sedekah juga tentunya) dalam rangka memproteksi penduduk yang tiba-tiba menjadi miskin akibat bencana alam maupun kemanusiaan sepanjang hal tersebut tidak keluar dari koridor Syari’ah. Seperti, warga yang mendadak miskin ketika kebanjiran ataupun longsor sehingga membuat mereka kehilangan tempat tinggal, dengan memberikan bantuan modal usaha, pengadaan pelatihan agar mereka bisa bekerja hingga pemberdayaan ternak maupun ladang yang tentu saja dapat membantu para korban, sehingga output-nya mereka bisa bangkit dari keterpurukkan. 

MUI nampaknya tidak menyoalkan penerima zakat bagi masyarakat yang terpapar musibah (Media Indonesia, 2006). Hanya saja MUI Pusat dan atau MUI NTB perlu menimbang untuk memberikan fatwa khusus agar prioritas penerima zakat diberikan kepada warga masyarakat yang terpapar bencana dan atau gempa dalam konteks NTB.  Skemanya barangkali tidak seutuhnya dari zakat, juga infaq dan sedekah, dialokasikan untuk para korban bencana karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana juga banyak kelompok dan golongan yang juga berhak untuk menerima zakat. Paling tidak skemanya adalah dengan memprioritaskan mereka yang terpapar gempa. Dengan demikian, zakat hadir sebagai penyelamat manusia, dus mewakili empati, simpati, dan cinta sesama Muslim: karakter manusia baru yang diinginkan oleh Ramadhan, yaitu transformasi sosial dari manusia egois menuju manusia humanis yang memiliki solidaritas sosial dan kesetiakawanan yang tinggi.

Artikel ini masuk dalam kategori :