(Senin, 20 September 2021), Mewakili Gubernur NTB dalam acara Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas secara daring, Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Sahdan, ST.,MT memaparkan materi dengan tema Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperluas PRBBK. Kalak yang didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan menguraikan Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Gubernur NTB No. 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana. Kedua peraturan ini secara jelas disebutkan peran komunitas dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap perencanaan hingga pada pelaksanaan dan pengawasan. Seiring dengan tema KNPRBBK XIV Tahun 2021 yaitu “Refleksi dan Penguatan Strategis PRBBK dan Percepatan Penanganan Covid 19 di Indonesia”, Kalak BPBD NTB menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan Covid-19 telah berupaya secara terus menerus melibatkan masyarakat atau komunitas masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Selain memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi NTB, Kalak BPBD NTB juga menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Victor Rembert dari USAid Advance sebagai moderator acara antara lain berapa alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana dalam APBD dan Destana? Sebanyak satu persen dari APBD atau sekitar Rp.50 Miliyar sebagaimana yang diamanahkan dalam Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2019, demikian dijawab oleh Sahdan. Anggaran ini tentunya tidak terkonsentrasi di BPBD saja, akan tetapi berada di beberapa OPD terkait lainnya. Selanjutnya, Desa Tangguh Bencana yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB terus dikembangkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya hingga mencapai target 2023 sebanyak 434 desa atau 48 persen dari jumlah desa yang ada.      

KNPRBBK XIV Tahun 2021 yang diikuti 182 peserta dari seluruh Indonesia ini, juga menghadirkan Gubernur Jawa Barat yang diwakili Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Barat, Bupati Semelu, Bupati Konawe Utara, dan Kades Sirna Jaya sebagai pembicara.