Percepatan Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 2018 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (22-25 Maret 2022)

Percepatan Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 2018 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (22-25 Maret 2022)
Percepatan Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 2018 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (22-25 Maret 2022)

Percepatan Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 2018 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

UNDP Indonesia dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KFW) melaksanakan proyek PETRA (Lombok/Sulawesi Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstructive Assistance) untuk mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gempa Bumi 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. PETRA  berkontribusi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital dalam mendukung pemulihan penghidupan masyarakat yang terkena dampak bencana. PETRA menekankan pada percepatan pemulihan layanan dasar kritis disektor pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi dan membangun ketangguhan masyarakat. Output PETRA adalah: (a) rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelayanan dasar secara sebagian ataupun menyeluruh, dan (b) rehabilitasi infrastruktur masyarakat yang mendukung pemulihan penghidupan yang tangguh dan berkelanjutan.

Proyek PETRA di Nusa Tenggara Barat telah menyelesaikan kegiatan rekonstruksi 22 (dua puluh dua) fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan) terdiri dari 4 SMKN dan 8 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Lombok Utara, 1 Pustu di Kabupaten Lombok Barat dan 1 Puskesmas dikabupaten Lombok Timur dan 8 infrastruktur masyarakat yang mendukung pemulihan penghidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Rekonstruksi fasilitas sosial telah rampung pada Bulan Oktober 2021, dilanjutkan dengan PHO dan peresmian oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Saat ini UNDP sedang menyiapkan proses serah terima barang/jasa ke Pemerintah Pusat. Serangkaian pertemuan koordinasi dan konsultasi proses dan mekanisme BAST telah dilakukan antara UNDP, Kementerian/Lembaga (BNPB, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan) dan Pemerintah Daerah. Sebagai bagian dari proses BAST, dilaksanakan monitoring bersama dan pemeriksaan fisik terhadap 22 (dua puluh dua) fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan) dan infrastruktur masyarakat pada tanggal 22-25 Maret 2022 melibatkan perwakilan Kementerian Lembaga (BNPB, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan) dan instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten (BAPPEDA, BPBD, BPKAD, PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan).

Monitoring dan pemeriksaan fisik 22 (dua puluh dua) fasilitas sosial (Pendidikan dan Kesehatan) dan infrstruktur masyarakat bertujuan untuk memastikan kualitas fasilitas  tersebut telah sesuai dengan design dan  spesifikasi tehnis, serta mendapatkan saran rekomendasi dan kesepakatan percepatan BAST.. Secara keseluruhan, hasil kegiatan monitoring dan pemeriksaan fisik proyek PETRA menujukkan kualitas bangunan proyek PETRA sangat baik. Namun demikian, terdapat beberapa kerusakan minor pada fasilitas sosial yang perlu segera diperbaiki oleh mitra pelaksana proyek (kontraktor), diantaranya kebocoran, aliran air ditoilet yang kecil, perbaikan setelan jendela dan pintu, dll. Diharapkan sebelum BAST dari BNPB ke Pemerintah Daerah, semua kerusakan minor pada fasilitas sosial sudah diperbaiki. UNDP akan berkordinasi dengan konsultan perencana dan kontraktor untuk mendiskusikan timeline perbaikan kerusakan minor tersebut dapat dilakukan secepatnya.

Kegiatan monitoring dan pemeriksaan fisik proyek UNDP PETRA diakhiri dengan pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah yang dihadiri langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, perwakilan Kementerian Lembaga, dan Pimpinan OPD terkait tingkat provinsi diantaranya diantaranya Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD dan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur sangat mengapresiasi dukungan UNDP melalui proyek PETRA ini. 22 fasilitas yang dibangun UNDP adalah infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan masyarakat dan karena itu perlu diupayakan percepatan serah terima agar dapat segera dimanfaatkan. Bu Wagub mengharapkan dukungan UNDP tidak berhenti sampai disini, tetapi ada dukungan program lain kedepannya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan pemeriksaan fisik ini, UNDP akan berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga untuk melengkapi dokumen pendukung BAST, konsultasi dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan surat permohonan hibah dan kesiapan menerima hibah dan berkoordinasi dengan konsultan dan kontraktor memastikan perbaikan kerusakan minor sebagaimana rekomendasi hasil monitoring dan pemeriksaan fisik dilakukan secepatnya. Proses BAST 22 (dua puluh dua) fasilitas tersebut di atas diharapkan akan rampung pada akhir triwulan kedua 2022.

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#SalamTangguh
#SalamKemanusiaan
#BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya
#KurangiRisikonya
#NTBTangguh
#NTBgemilang

Pusdalops-PB BPBD NTB

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment