Rapat Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 (Rabu, 23 Maret 2022)

Rapat Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 (Rabu, 23 Maret 2022)
Rapat Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 (Rabu, 23 Maret 2022)

Rapat Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2023

Pada Hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2022 telah dilaksanakan Rapat Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 dengan tema Sinergi Kuat, Kinerja Hebat. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat BPBD Provinsi NTB dan untuk undangan diluar Pulau Lombok dilaksanakan secara online via zoom.

Pada rapat tersebut membahas tentang Indeks Resiko Bencana, Indeks Kapasitas Daerah, RPJMD 2019-2023, dan Renstra BPBD Provinsi NTB. Nilai IRB (Indeks Resiko Bencana) dari tahun 2015-2020 mengalami penurunan dan saat ini nilai IRB NTB berada di angka 128.05 (sedang) sedangkan nilai RPJMD sendiri dari tahun 2015-2020 Kabupaten/Kota dibagi perkelas resiko tahun 2020. Untuk Kabupaten Lombak Barat, Lombok Tengah, dan Sumbawa termasuk kelas Tinggi sedangkan Kabupaten lain berada pada kelas Sedang. Renstra diuraikan berdasarkan sasaran BPBD Provinsi NTB sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Ketujuh Prioritas dalam perhitungan IKD (berdasarkan Pedoman BNPB) difokuskan pada kegiatan-kegiatan dalam Indikator Kinerja yaitu Destana/SMAB dan Penyusunan Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna. Adapun indikator dan target dalam Renstra untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana”  untuk target renstra 2021 25,48 dan saat ini dicapai 24.08 dan target akhir 2023 sebesar 40,09.

Pada rapat tersebut juga BAPPEDA Provinsi NTB memaparkan Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun beberapa isu strategis hasil obeservasi Bappeda Provinsi NTB  terhadap BPBD Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

  1. Belum lengkapnya dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  2. Belum memadainya dukungan anggaran APBD sesuai ketentuan 1% untuk kebencanaan
  3. Belum terintegrasinya sistem informasi penanggulangan bencana sebagai Pusat Data dan Pelaporan BPBD dengan aplikasi sistem informasi pada Dinas Kominfo
  4. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Kalaksa BPBD Provinsi NTB menyampaikan pesan sekaligus  menutup rapat tersebut dengan menyampaikan rapat koordinasi ini harus tetap kita lakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Sinergi Kuat, Kerja Hebat.

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#SalamTangguh
#SalamKemanusiaan
#BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya
#KurangiRisikonya
#NTBTangguh
#NTBgemilang

Pusdalops-PB BPBD NTB

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment