Rapat Kerja Komisi IV DPRD Prov. NTB dalam rangka membahas LKPJ Gubernur NTB Tahun Anggaran 2021 (Selasa, 28 Juni 2022)

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Prov. NTB dalam rangka membahas LKPJ Gubernur NTB Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 dan LHP BPK RI Tahun 2021, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB dengan didampingi Sekretaris dan Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana mengikuti undangan Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi NTB bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi NTB (Selasa, 28/6/2022). Dalam rapat tersebut H. Sahdan, S.T., M.T. selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menyampaikan realisasi keuangan yang telah dicapai sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 11.121.279.943,- atau 87,17% dan realisasi fisik sebesar 93,73% dari total anggaran sebesar Rp. 12.757.717.064,-. H. Sahdan menjelaskan kepada Ketua Komisi IV dan anggota alasan tidak terpenuhinya realisasi keuangan tersebut dikarenakan ada anggaran Pokir (Mobil Tangki) yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 800.000.000,- disebabkan tidak sesuai dengan spesifikasi. Disamping laporan progress fisik dan keuangan TA. 2021, H. Sahdan juga menjelaskan serapan anggaran sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 yaitu realisasi keuangan sebesar 35,75% dan fisik sebesar 37,75%.  

Yang menarik dalam rapat kerja kali ini adalah seluruh anggota Komisi IV sepakat bahwa urusan kebencanaan ini adalah urusan mendesak sehingga perlu didukung dengan anggaran yang memadai terutama untuk kegiatan yang mendukung Pra Bencana. Untuk itu, Komisi IV mengapresiasi usulan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB agar anggaran Pokir bisa diarahkan untuk menyasar Desa Tangguh Bencana (Destana) berdasarkan data lokasi Desa rawan bencana dan infrastruktur yang dibutuhkan Desa tersebut guna pencegahan/mitigasi terhadap terjadinya bencana. 

Diakhir rapat, salah satu anggota dari PDI-P Ruslan Turmuzi berkomitmen memperjuangkan anggaran Pokir untuk kebencanaan yang selama ini masuk ke OPD Teknis seperti PUPR, agar bisa masuk ke BPBD Provinsi NTB sehingga akan ditindaklanjuti dengan komunikasi lebih lanjut antara Komisi IV dengan BAPPEDA Provinsi NTB agar menyiapkan menu Pokirnya.

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#SalamTangguh
#SalamKemanusiaan
#BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya
#KurangiRisikonya
#NTBTangguh
#NTBgemilang

Pusdalops-PB BPBD NTB