Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di Provinsi NTB (Kamis, 21 Juli 2022)

Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di Provinsi NTB (Kamis, 21 Juli 2022)
Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di Provinsi NTB (Kamis, 21 Juli 2022)

Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di Provinsi NTB

Pada Hari Kamis (21/07/2022) Satgas PMK Provinsi NTB rapat koordinasi dengan Satgas Nasional dalam rangka percepepatan penanganan PMK di Provinsi NTB. Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, dalam pembukaannya Wakil Gubernur menyampaikan bahwa di NTB sampai saat ini yang terkonfirmasi kasus mencapai 83.000 lebih, sembuh sebanyak hampir 70.000 sisanya  masih sakit dan mati sebanyak 194 ekor. Semoga dalam rapat koordinasi ini segala kendala dalam penanganan PMK ini bisa terurai dan terselesaikan dengan baik. NTB menghadapi PMK ini dalam kondisi tenang tidak ada gejolak yang berarti, pada saat pelaksanaan Idul Adha berjalan dengan baik dan lancar semua hingga kita harapkan penanganan kedepannya ini juga bisa dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan selanjutnya yaitu laporan penanaganan PMK di Provinsi NTB oleh Ketua Satgas Daerah Sekda Provinsi NTB yang diwakilkan oleh Asisten II Setda Provinsi NTB. Dalam Pelaporannya Asisten II menyampaikan data terakhir jumlah kasus PMK per tanggal 20 Juli 2022, dan mejelaskan Konsep Design Penanganan PMK di Provinsi NTB. Konsep Design penaganan Provinsi NTB adalah Mempertahankan pulau sumbawa untuk tetap bebas PMK dengan cara Menutup masuknya hewan rentan PMK ke pulau Sumbawa dan Melakukan protokol biosecurity di pintu-pintu masuk (pelabuhan) ke pulau Sumbawa Mengendalikan PMK di Pulau Lombok dengan cara Membentuk Satgas Penanganan PMK Provinisi dan Kab/Kota Sesuai SE No. 1 Ka BNPB Selaku Ketua Satgas Nasional Penanganan PMK, Melaksanakan protokol pengendalian PMK sesuai SE No.2 Ka BNPB Selaku Ka Satgas Penanganan PMK, dan Mengendalikan Lalu lintas Hewan dan Produk hewan rentan PMK Sesuai SE No.3 Beserta Adendumnya & SE No. 4 Ka BNPB Selaku Ka Satgas Penanganan PMK.

Selanjutnya pemaparan dari Sesditjen PKH, dalam penyampaiannya Sesditjen memaparkan Laporan Perkembangan Pengendalian dan Penanggulangan PMK Provinsi NTB, Keputusan Menteri Pertanian RI No 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat PMK serta Penandaan dan Pendataan Ternak yang sudah Tervaksinasi menggunakan Eartag dengan Secure QR code dan Kode Identitas. Terkait dengan Eartag, nantinya hewan yang sudah di berikan vaksin diharuskan untuk diberikan eartag. Diakhir pemaparan Sesditjen memohon untuk menambah tenaga vaksinator agar peyuntikan vaksin dapat diselesaikan dengan cepat.

Setelah pemaran dari Sesditjen PKH dilanjutkan pemaparan dari kemendagri yang menekankan bahwa Penerapan biosecurity diperketat, posko-posko yang sudah ada diperketat untuk menjaga lalu lintas agar sapi yang dari lombok tidak keluar daerah atau sampai ke daerah Pulau Sumbawa.

Pemaparan terakhir yaitu dari Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Nasional yang memberikan arahan. Dalam arahannya Kasatgas menyampaikan Melaksanakan biosecurity yang ketat dari mulai lingkup terkecil (kandang) hingga antar pulau Menjaga perlintasan laut dan udara dengan menerapkan biosecurity ketat untuk menjaga Pulau Sumbawa dan NTT tetap zona hijau serta Bali menjadi zero cases terutama dari Pelabuhan Lembar, Melakukan pengobatan bagi ternak-ternak yang sakit dan bisa disembukan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunitas, Melakukan percepatan vaksinasi bagi Pulau Lombok untuk melindungi ternak sehat di zona merah, Melakukan pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan untuk meminimalkan penyebaran virus terutama bagi daerah yang kasusnya masih/sudah sedikit (Mataram dan Lombok Timur), Membentuk Satgas PMK di Kab/Kota Pulau Sumbawa dan penyelesaian SK POV di Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Dompu untuk mempercepat penanganan PMK di NTB dan Libatkan komponen pentahelix (Pemda, TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha) untuk bersatu padu menangani PMK hingga NTB menjadi zero cases kasus PMK

Terakhir adalah penutupan yang dirangkaikan pemberian bantuan logistik penanganan PMK yang dalam hal ini diberikan langsung oleh Kasatgas Nasional PMK dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB. bantuan logistik ini berupa 412 paket APD (Baju Hazmat 1 pcs, Hands Glove 1 pasang, Masker KG-94, dan Handsanitizer 1 Botol), Disenfektan 86 botol dengan isi 1 liter/botol dan Alat Semprot Disenfektan 2 Unit

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#SalamTangguh
#SalamKemanusiaan
#BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya
#KurangiRisikonya
#NTBTangguh
#NTBgemilang

Pusdalops-PB BPBD NTB

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment