Rapat Pembahasan Tanggap Cepat Identifikasi dan Solusi Penanganan Dampak Bencana Banjir di Provinsi NTB

Rapat Pembahasan Tanggap Cepat Identifikasi dan Solusi Penanganan Dampak Bencana Banjir di Provinsi NTB

Didampingi oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kepala BAPPEDA Provinsi NTB., Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin rapat pembahasan Tanggap Cepat Identifikasi dan Solusi Penanganan Dampak Bencana Banjir di Provinsi NTB dihadiri OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB bertempat di Ruang Rapat Geopark, Jum’at (10/12/2021).

Dalam paparannya Kepala Bappeda menyampaikan rapat ini sebagai bentuk Quick Respon akibat bencana alam yang melanda hampir seluruh Kabupaten di Provinsi NTB ”jika gempa bumi itu terjadi dengan periode puluhan tahun, bencana alam banjir, longsor, dan kekeringan terjadi hampir setiap tahun. Kita harus mengambil langkah cepat untuk mengurangi resiko bencana tersebut”, ungkapnya.

“Bappeda sedang menyiapkan finalisasi APBD tahun 2022 dalam tahap evaluasi di Kemendagri, dalam waktu sempit ini usulan apa yang membutuhkan respon cepat silahkan didata agar bisa disisipkan,” terangnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB dalam tanggapannya menyampaikan antara lain bahwa manajemen kebencanaan adalah salah satu hal penting dalam menghadapi risiko bencana, baik pada saat Pra Bencana, Darurat Bencana dan Pasca Bencana. Dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), merujuk pada Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020 bahwa dimungkinkan digunakan sejak status Siaga Darurat sampai dengan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Untuk itu perlu memaksimalkan peluang penggunaan Dana Siap Pakai dari BNPB dengan melengkapi beberapa administrasi yang dibutuhkan seperti laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD, Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung Lainnya.

Diakhir acara, Kepala BAPPEDA Provinsi NTB menutup dengan mengharapkan seluruh OPD terkait melakukan pemetaan daerah resiko bencana dan penyusunan masterplan kawasan rawan bencana di seluruh kabupaten dengan basis data yang terintegrasi.

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment