Daftar produk hukum terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

DASAR PEMBENTUKAN BPBD PROVINSI NTB

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   
5. Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
   

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. UU Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT
3. Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Negara
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Lembaga
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permen Kominfo Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4. Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa di Lingk Kementrian Kominfo 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Janda/Duda
3. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Disiplin Kinerja PNS Lingkup Provinsi NTB

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. PMDN Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
8. PMK Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Kinerja
9. PMK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Juknis Review dan Penyusunan LAKIP
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas 

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

1. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
2. Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
3. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

PEDOMAN TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PENGELOLAAN LOGISTIK

1. Peraturan BNPB Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi
2. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat
3. Perka BNPB Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Bantuan Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
4. Perka BNPB Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Bencana
5. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman PUSDALOPS
6. Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
7. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Logistik dan Peralatan
8. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Dana Siap Pakai
9. SK BNPB Nomor 173 Tahun 2014 Tentang Klaster Nasional

PEDOMAN REHABILITASI REKONSTRUKSI DAN KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah
2. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
3. Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri 
4. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
5. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana

PEDOMAN PEMADAMAN KEBAKARAN

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat