Focus Group Discussion Legalisasi Dokumen Pedoman Sistem Informasi Kebencanaan
Dalam rangka Melegalisasikan Dokumen Pedoman Sistem Informasi Kebencanaan, BPBD Provinsi NTB mengadakan FGD di ruang rapat BPBD Provinsi NTB pada hari Selasa (13/12/2022) yang dihadiri oleh Instansi terkait kebencanaan. Sebelumnya BPBD Provinsi NTB telah melaksanakan Konsultasi Publik Pedoman SIK yang didakan hari Rabu (30/11/2022), oleh karena itu dengan dilaksanakan konsultasi publik maka pedoman SIK sudah ditahap finalisasi oleh tim penulis.
Dalam melegalisasi Pedoman SIK ini memiliki 2 opsi yaitu SK dan Peraturan Gubernur. Setelah berbagai pertimbangan yang dilakukan, hasil FGD yang telah dilaksanakan yang digunakan adalah Surat Keputusan Gubernur (SK). Surat Keputusan digunakan dikarenakan akan lebih mengefisienkan waktu, serta Intansi Daerah di Provinsi dalam memproleh data tidak harus memiliki Kerja sama dalam memproleh data akan tetapi cukup dengan berkoordinasi. Terkait dengan Data yang harus diminta atau diproleh dari Instansi Kabupaten/Kota maka menurut Perka BNPB akan diserahkan ke BPBD Kab/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#SalamTangguh
#SalamKemanusiaan
#BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya
#KurangiRisikonya
#NTBTangguh
#ntbgemilang
Pusdalops-PB BPBD NTB
