Tanggal 13 Juli 2033, Kalak BPBD Provinsi NTB memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) didampingi Kabid Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama dengan Kelompok Kerja Gender Equality and Social Inclusion (GEDSI) dalam Penanggulangan Bencana (PB), bertempat di Ruang Pertemuan Kantor BPBD Provinsi NTB.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan perlu adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai Wadah yang berfungsi untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, maka Program Siap Siaga, dengan arahan dari Bappeda dan BP3AP2KB Provinsi NTB telah melakukan koordinasi dan diskusi terkait dengan aspek yang dibutuhkan oleh kelompok berisiko tinggi (Kelompok Disabilitas) untuk mendorong penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) yang lebih efektif serta melibatkan kelompok berisiko tinggi tersebut dalam Penanggulangan Bencana (PB), maka dalam implementasinya perlu diadakannya Rapat Koordinasi dan FGD secara langsung dengan Kelompok Kerja GEDSI.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Kelompok Kerja GEDSI dan berbagai pihak terkait yang terlibat langsung dengan Pengarustamaan GEDSI dalam PB. Dalam sambutannya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menekankan pentingnya memasukkan perspektif GEDSI dalam seluruh aspek penanggulangan bencana serta menyoroti bahwa pengarusutamaan GEDSI akan memastikan bahwa tindakan penanggulangan bencana tidak hanya melibatkan aspek teknis dan logistik semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, keterlibatan, dan perlindungan penuh terhadap seluruh komunitas yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.
Rapat Koordinasi dengan Kelompok Kerja GEDSI dilanjutkan dengan Focus Group Discussion dan kegiatan pelibatan GEDSI dalam PB ini diharapkan akan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPBD Provinsi NTB, Kelompok Kerja GEDSI, dan Stakeholder terkait lainnya guna mencapai penanggulangan bencana yang lebih baik dan berkelanjutan.
