Mataram – Pemerintah Provinai NTB melalui BPBD Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi pada Senin, 19 Januari 2026. Bertempat di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Provinsi NTB, rapat ini membahas teknis penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pembaruan penanganan lapangan, serta koordinasi lintas sektor guna merespons rentetan bencana yang terjadi di awal tahun ini.
Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD NTB periode 1 hingga 18 Januari 2026, tercatat sebanyak 9.349 jiwa terdampak bencana, dengan rincian satu orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka-luka. Infrastruktur juga terdampak, meliputi 7 fasilitas pendidikan dan 3 fasilitas kesehatan yang terendam, serta kerusakan pada sarana vital seperti jembatan dan jalan. Menyikapi hal ini, Gubernur telah menginstruksikan agar masyarakat terdampak segera ditangani menggunakan alokasi anggaran BTT yang telah tersedia dalam APBD 2026.
Dalam upaya pemulihan fisik, Dinas PUPR melaporkan telah memobilisasi alat berat ke wilayah Sekotong untuk pembersihan lumpur sesuai perintah Gubernur. Dinas PUPR juga mengusulkan penggunaan dana BTT untuk mendukung operasional alat berat di lokasi kejadian. Prioritas perbaikan infrastruktur lainnya mencakup jalan provinsi ruas Mawun – Selong Belanak serta penghitungan estimasi perbaikan jalan di Sumbawa (Plampang dan batu bangka), Kab. Lombok timur (Lendang Nangka), Lombok Barat (Sekotong), dan Lombok Tengah (Seteling). Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan pengerukan sedimen di Dusun Aik Mual, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, meskipun menghadapi beberapa kendala teknis
Sektor kesehatan dan keselamatan juga menjadi sorotan utama. Palang Merah Indonesia (PMI) rutin melakukan distribusi air bersih di Lombok Barat dan menyiagakan relawan, sedangkan Dinas Kesehatan menyoroti ketersediaan logistik spesifik untuk kelompok rentan yang jumlahnya masih terbatas. Dinas Kesehatan juga mengharapkan adanya dukungan operasional untuk distribusi layanan. Di sisi lain, BASARNAS mengusulkan pengadaan perahu karet untuk setiap desa berpotensi banjir guna memfasilitasi evakuasi mandiri oleh masyarakat sebelum tim SAR tiba di lokasi.
Sebagai tindak lanjut, draft SK Pembentukan Posko Tanggap Darurat telah disusun. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta untuk segera menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) guna mengakselerasi pencairan BTT.
#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#SalamTangguh
#SalamKemanusiaan
#BudayaSadarBencana
#KenaliAncamannya
#KurangiRisikonya
#NTBTangguh
#NTBmakmurmendunia
Pusdalops-PB BPBD NTB
