BPBD Provinsi NTB memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023

BPBD Provinsi NTB memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023
BPBD Provinsi NTB memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023
Tanggal 29 Mei 2023, Kalak BPBD Provinsi NTB memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023 bersama Deputi Bidang Pencegahan/Direktur Kesiapsiagaan Dukungan Sumber Daya Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) via Daring, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Nusa Tenggara I. Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023 ini, resmi dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si setelah memberikan sambutannya, bertempat di Gedung Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB.
Dalam rangka membahas tindaklanjut Rapat Koordinasi menteri koordinator maritim dan investasi RI kepala BMKG RI, BNPB, dan BPBD seluruh Indonesia pada tanggal 20 April 2023 tentang kesiapsiagaan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2023, bahwasanya pada Bulan Mei 2023 Wilayah NTB telah memasuki musim kemarau kategori El-Nino, maka perlu diadakannya Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) Provinsi NTB Tahun 2023, Kalak BPBD Provinsi NTB menjelaskan upaya yang akan dilakukan untuk penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla), yang dimana akan memaksimalkan fasilitas operasional kebencanaan seperti Menyediakan air bersih dengan menggunakan mobil tangki atau truk tangki ke beberapa titik daerah rawan kekeringan khususnya daerah yang sangat krisis akan air bersih, terutama pada saat memasuki puncak berlangsungnya kekeringan pada tahun 2023 ini. Selain itu Kalak BPBD Provinsi NTB menekankan agar Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya baik pelaku usaha, perguruan tinggi, dan NGO dapat bersinergi bersama sebagai bentuk sinergisitas antar pihak dalam mengurangi dampak Bencana Kekeringan dan Karhutla serta terbentuknya strategi penanganan antisipasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan, Karhutla ini dan Sinergisitas Penanganan Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Kalak BPBD Provinsi menambahkan bahwa anggaran daerah yang terbatas dalam menangani Bencana Kekeringan dan Karhutla, yakni terkait dengan kendaraan operasional kebencanaan rata-rata bermesin diesel yang mengharuskan menggunakan Dexlite sesuai kebijakan terbaru akan plat merah, tentu akan menambah biaya operasional kendaraan kebencanaan, maka untuk menekan biaya operasional kendaraan kebencanaan tersebut diharap adanya kompensasi stakeholder terkait seperti yang telah diterapkan pada Mobil Ambulans dan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar).

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment